Kepala Daerah dan Godaan Korupsi

Fenomena kepala daerah tertangkap karena kasus korupsi muncul sebagai kejadian yang semakin sering berulang, terbaru dalam dua puluhan hari terakhir ada sekitar tiga kepala daerah yang ditahan KPK gara-gara kasus korupsi. Peristiwa ini tentu sangat bertentangan dengan upaya membangun pemerintahan bersih di Indonesia. Pasca reformasi ada agenda besar untuk menghapus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Demi mewujudkan agenda ini maka kepala daerah seharusnya menjadi ujung tombak terdepan dalam memerangi korupsi, namun fakta berkata lain, kepala daerah justru turut menceburkan diri ke dalam kubangan lumpur korupsi, bahkan beberapa dari mereka menjadi pengatur ritme permainan korupsi, sungguh disayangkan.

Jika dianalisa secara seksama, ada dua faktor utama yang menyebabkan kepala daerah rentan terlibat dalam perilaku korupsi. Pertama, integritas. Dalam bahasa lain integritas bisa diterjemahkan sebagai “akhlaq”. Integritas ibarat pemandu jalan bagi kepala daerah untuk memimpin dengan benar, integritas yang kuat akan memastikan kepala daerah tidak terpengaruh dengan godaan korupsi, lebih dari itu, ia justru akan memposisikan diri sebagai panglima pemberantasan korupsi di daerahnya. Sistem kontestasi menuju pilkada yang tidak meniscayakan seleksi integritas yang ketat menyebabkan calon kepala daerah yang minim integritas dengan mudah masuk ke arena kontestasi. Kuatnya pragmatisme politik semakin memuluskan langkah kandidat yang minim integritas namun memiliki amunisi finansial yang kuat, para parpol akan lebih tertarik melirik mereka dibandingkan kandidat yang memiliki integritas kuat tapi minim finasial.

Faktor kedua adalah tingginya biaya politik untuk bertarung dalam pilkada, sistem pemilihan langsung menjadi dilema tersendiri, satu sisi memberikan kesempatan kepada semua rakyat untuk menyalurkan suaranya, akan tetapi di sisi lain model pemilihan ini meniscayakan kandidat untuk merogoh kocek yang sangat dalam, akibatnya kandidat yang berhasil menang dalam pilkada akan selalu berpikir untuk menemukan cara bagaimana mengganti biaya politik yang dikeluarkan saat kampanye hingga pemilihan, mengharap gaji saja pasti tidak cukup, akhirnya cara mengumpulkan uang lewat jalur korupsi mereka tempuh, bila yang bersangkutan memang minim integritas maka langkah ini sangat mudah ia lakukan. Modusnya dengan melakukan abuse of power (penyalahgunaan wewenang), powernya sebagai kepala daerah digunakan untuk melakukan tindakan yang masuk kategori korupsi.

Kedepan mesti dibuat format agar ada sistem seleksi integritas yang ketat bagi calon kepala daerah, perlu ada standar integritas, misalnya para napi jebolan koruptor tidak diperbolehkan lagi maju dalam pilkada. Selain itu perlu pula dipikirkan sistem pilkada yang berbiaya murah tanpa harus mengembalikan kepada sistem perwakilan pemilih sebagaimana yang berlaku di era orde baru, jadi semua rakyat tetap memilih namun kandidat tak harus mengeluarkan biaya yang terlampau besar. Ini perlu menjadi jihad pemikiran bersama.

Penulis: Dr. H. Baeti Rohman, MA
Ketua Umum DPN ISQI (Ikatan Sarjana Al-Qur’an Indonesia)

Tinggalkan Balasan

Previous post Ancaman terhadap Negara dan Pancasila
Next post Anies Paling Berpeluang Jadi Presiden 2024-2029
%d blogger menyukai ini: