Anies Dipaksa Ditersangkakan, pertanda Demokrasi Sedang Sakit

Kontestasi pilpres memang belum dimulai, tapi aroma persaingan merebut simpati publik sudah mulai dilakukan. Bahkan tidak jarang dalam merebut simpati publik itu calon dan pendukung calon melakukan hal – hal yang menghalalkan segala cara.

Salah satu yang dilakukan adalah dengan jalan menjatuhkan calon lain dengan cara – cara yang jauh dari sikap sportif dan sehat dalam berdemokrasi. Tak segan mereka yang takut kalah dan popularitasnya rendah, menjatuhkan lawannya melalui lembaga – lembaga survey bayaran.

Bahkan juga menggunakan cara – cara tak beradab dalam berdemokrasi dengan jalan memfitnah dan menyebarkan berita – berita hoax berkaitan dengan kontestan lain yang dianggap berpotensi untuk unggul.

Anies adalah kandidat presiden 2024 diluar istana dan oligarki yang dianggap paling potensial untuk memenangkan pilpres 2024. Anggapan itu tentunya sangat beralasan, karena dalam berbagai survey, Anies selalu menduduki “top mind”. Selain Anies disana ada Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Namun sayangnya hanya Anies yang selalu diserang dengan fitnah dan berita – berita bohong tentangnya.

Sebaik apapaun prestasi Anies, bagi mereka yang ketakutan terhadap kebijakan – kebijakan Anies yang pro rakyat, tidak akan ada benarnya dan akan dicari cari kesalahannya.

Bagi mereka berkeyakinan bahwa fitnah yang disebarkan berulang – ulang akan berpotensi diyakini orang menjadi “kebenaran”. Itulah yang disebut dengan kebenaran semu “post truth”.

Terdengar kabar santer dikalangan elit bahwa Anies akan dijadikan tersangka berkaitan dengan prestasi Anies sukses menyelenggarakan gelaran Formula E.

Nampaknya para pesaing Anies mulai gelap mata dan menghalalkan segala cara, sukses Formula E bagi mereka tak membuat mereka bangga, tapi bahkan menjadikan mereka semakin kecewa. Hal ini disebabkan hanya karena Anies bukan calon yang berasal dari golongannya. Tentu ini pertanda bahwa demokrasi sedang mengalami gangguan. Demokrasi kita sedang sakit.

Apakah Anies korupsi? Berdasarkan berita yang dilansir oleh kompas.com, 20 Juni 2022, bahwa BPK menyatakan bahwa penyelenggaraan Formula E layak untuk dilanjutkan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menyatakan penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E Jakarta layak untuk dilaksanakan.

Hal tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemda DKI Jakarta Tahun 2021 yang ditandatangani Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta Dede Sukarjo.

“Berdasarkan hasil studi kelayakan tersebut, maka penyelenggaraan Formula E layak dilaksanakan,” tulis BPK dikutip Kompas.com, Senin (20/6/2022).

BPK mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sebelumnya sudah melakukan tindak lanjut dari tiga rekomendasi BPK terkait penyelenggaraan Formula E dalam LHP 2019 lalu.

Rekomendasi pertama adalah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta diminta menyusun desain keterlibatan para pihak dan mengembangkan opsi memperoleh biaya mandiri.

Kedua, Dispora dan PT Jakpro diminta lebih insentif dalam memperjelas keberlanjutan kegiatan dan membuat rencana antisipasi kendala yang akan muncul.

Terakhir, Dispora berkoordinasi dengan PT Jakpro untuk mengevaluasi hasil studi kelayakan secara andal dan menyesuaikan dengan kondisi terbaru dampak pandemi Covid-19.

“Terhadap rekomendasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan tindak lanjut dan dinyatakan telah sesuai oleh BPK RI,” tulis BPK.

Selain itu, Pemprov DKI juga dinilai sudah melakukan studi kelayakan kembali terhadap penyelenggaraan balap mobil listrik itu.

Dari hasil studi kelayakan terbaru, kelanjutan penyelenggaraan Formula E disebutkan bisa mandiri dengan skema business to business.

“Selain itu hasil studi kelayakan juga menunjukan bahwa terdapat potensi manfaat finansial, manfaat ekonomi dan manfaat reputasional,” tulis BPK.

Bahkan dalam studi yang lain sebagaimana ditulis oleh tempo.co, 20 Juni 2022 disebutkan bahwa Laporan BPK mencatat dampak ekonomi penyelenggaraan Formula E diperkirakan mencapai 78,3 juta pound sterling atau Rp 1,2 triliun per tahun. Nilai ini berbeda dengan LHP BPK DKI atas LKPD DKI Tahun 2019.

Pada 2020, hasil audit BPK DKI menunjukkan, dampak ekonomi Formula E pada 2021-2024 sekitar Rp 2 triliun. Informasi tersebut diambil dari studi dampak ekonomi yang tercantum pada proposal Penyertaan Modal Daerah (PMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Tahun Anggaran 2020 kepada Pemprov DKI pada September 2019.

Meski penyelenggaraan Formula E sukses dan mendapatkan pujian dari dunia, nampaknya kesuksesan itu semakin membuat para pembenci Anies gelap mata, etika politik yang beradab dan menjunjung demokrasi tak begitu penting bagi mereka, Anies harus digagalkan untuk ikut kontestasi pilpres 2024.

Sebagai orang yang menjunjung demokrasi dan berakal sehat tentu kita semua akan bertanya, apakah yang ditakutkan dari Anies? Anies ini tidak punya partai, Anies ini tidak punya uang, lalu apa lagi yang ditakutkan dari Anies? Anies hanya punya modal kejujuran dan didukung oleh rakyat yang mendambakan Indonesia adil, makmur dan sejahtera serta terbebas dari cengkraman oligarki jahat. Hanya itu yang dimiliki oleh Anies.

Kitapun menjadi semakin tahu siapa kandidat yang didukung oleh oligarki dan siapa yang tidak.

Ditengah demokrasi yang masih sakit ini, mari kita berbuat untuk mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang memartabatkan Indonesia dan memerdekakan Indonesia kembali.

Tak ada pilihan bagi kita kecuali kita hanya memilih calon presiden yang berani melawan oligarki jahat dan pro rakyat . Kitapun juga masih berharap dan yakin masih ada partai politik yang berjuang dan berpihak pada rakyat yang akan berjuang bersama Anies Baswedan untuk Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan.

Surabaya, 18 Agustus 2022

Isa Ansori
Kolumnis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Previous post Pria Diduga Pemulung Tewas Terserempet Kereta Api di Jakarta Timur
Next post Kejutan Gazprom ke Ropa: Mungkin Harga Gas Bakal Naik 60%