Monday, 21 April 2014 Menyoal Kekayaan Pejabat Negara
www.indoleader.com

Mayday 2014 Menuju Perubahan Kesejahteraan Buruh Yang Lebih Baik (Mengukur Partisipasi Buruh Dalam ...

Written byFATURAHMAN DEWANTARA
on 20 April 2014
Mayday 2014 Menuju Perubahan Kesejahteraan Buruh Yang Lebih Baik  (Mengukur Partisipasi Buruh Dalam Pesta Demokrasi)

Peringatan 1 Mei sebagai hari buruh nasional sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 1920. Sewaktu itu, Ibarruri Aidit (putri sulung D.N. Aidit) sewaktu kecil bersama ibunya pernah menghadiri peringatan Hari Buruh...

Persiapan Pilpres Dua Putaran

Written byANDREPENNA
on 20 April 2014
Persiapan Pilpres Dua Putaran

Pemilihan legislatif (Pileg) 2014 yang di gelar 09 April 2014, berjalan dengan sukses dan aman, namun hasil akhirnya tidak satupun partai politik yang meraih 25 persen suara sah nasional...

Manuver Politik Gaya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin

Written byDATUAK ALAT TJUMANO
on 20 April 2014
Manuver Politik Gaya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin

Masyarakat Indonesia telah memberikan suaranya kepada partai politik melaui Pemilu pada 9 April 2014 lalu. Meski penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) belum final, hasil Pemilu tersebut sudah...

“Mengawal Hasil Pemilu Legislatif 2014 untuk Parlemen Yang Lebih Baik”.

Written byDHARMA A YUDHA
on 20 April 2014
“Mengawal Hasil Pemilu Legislatif 2014  untuk Parlemen Yang Lebih Baik”.

Pesta demokrasi untuk memilih wakil wakil rakyat di parlemen baru saja digelar. Keterlibatan masyarakat dimulai sejak memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih, meneliti dan mempelajari para calon, mengikuti dan mengawasi pelaksanaan...

Menyambut Perubahan Di Bumi Papua

Written byL.TANTRI KRISTIANI RAHMATIANING
on 20 April 2014
Menyambut Perubahan Di Bumi Papua

Demokrasi adalah keadaan negara di mana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Istilah demokrasi sendiri berasal dari kata Latin, yaitu Demos yang berarti rakyat danKratos yang berarti pemerintahan,...

Magnetnya Prabowo di Pilpres

Written byAMRIL JAMBAK
on 18 April 2014
Magnetnya Prabowo di Pilpres

PENCAPAIAN perolehan suara dalam pemilihan umum legislatif (Pileg) yang diraih Partai Gerindra merupakan perjalanan panjang partai berlambangkan Garuda tersebut untuk meraih sukses. Dalam penghitungan cepat, Gerindra menempati urutan ketiga, dengan...

Sebuah surat kabar harian yang terbit sore di Jakarta pada 9 September 2013 memuat surat pembaca yang ditulis salah seorang pembacanya berjudul “Kekayaan Panglima TNI, Sekjen ESDM dan Presiden SBY”

yang intinya mempertanyakan asal usul kekayaan para pejabat negara. Dipublikasikannya surat pembaca ini mengindikasikan adanya tone share (tendensi berita) yang dikhawatirkan dapat menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.

Intisari informasi yang ditulis dalam surat pembaca tersebut adalah Jenderal TNI Moeldoko menduduki jabatan baru sebagai Panglima TNI setelah mendapat persetujuan dari DPR. Ia merupakan calon tunggal yang diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pergantian kali ini dilakukan menjelang Pemilu 2014. Masyarakat dibuat kaget dengan harta kekayaan Moeldoko yang mencapai Rp 36 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 25 April 2012 yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Moeldoko mengatakan harta kekayaannya sebagian terbesar diperoleh dari hibah dan warisan. KPK tidak saja dituntut hanya menampung atau mencatat laporan yang disampaikan oleh para penyelenggara negara atau pejabat publik, tapi juga bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain seperti penegak hukum, LSM, atau anggota masyarakat lain untuk mengecek keterangan yang disampaikan para penyelenggara negara. Namun yang patut dihargai: Moeldoko berani mengakui bahwa harta kekayaannya ternyata melebihi Presiden Yudhoyono yang pada 23 November 2009 mengaku memiliki harta kekayaan sebesar Rp 7,6 miliar berdasarkan laporannya ke KPK.

Sementara itu, KPK menemukan uang sebesar US$ 200.000 atau lebih dari Rp 2,1 miliar di ruangan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Waryono Karyo. Publik makin takjub setelah KPK menyatakan bahwa harta kekayaan Waryono Karyo per Juni 2011 yang dilaporkan ke KPK mencapai Rp 41,9 miliar. Jumlah ini merupakan nilai fantastis jika dibandingkan harta kekayaan Presiden SBY. Tentu muncul pertanyaan nakal, apa benar Presiden SBY yang merupakan pejabat tertinggi di republik ini memiliki harta kekayaan yang jauh di bawah para anak buahnya?  

Masih menurut surat pembaca tersebut, kalau memang keterangan presiden benar, tentu tak ada salahnya jika bangsa Indonesia suatu hari, setelah tak lagi berkuasa, memberikan penghargaan pada SBY sebagai presiden paling bersih setelah era Soeharto yang notabene merupakan Presiden RI paling korup. Rakyat pasti kagum atas integritas SBY selaku pejabat publik karena dalam dua kali periode atau 10 tahun berkuasa, harta kekayaannya tidak melebihi Rp 10 miliar.

Berbagai berita di media massa melaporkan banyak pejabat memiliki harta kekayaan yang tidak wajar dan penuh misteri bagaimana memperolehnya sehingga langkah nyata presiden selaku penglima yang memerangi korupsilah yang ditunggu masyarakat. Masyarakat juga mendengar kabar di berbagai media massa mengenai kedekatan presiden dengan pengusaha Sengman Tjahja, yang dalam temuan KPK, menyetor  uang Rp 40 miliar sebagai suap kuota impor daging sapi. Adalah Ridwan Hakim, anak Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) KH Hilmi Aminuddin, yang dalam persidangan kasus suap impor daging di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menyebut Sengman sebagai utusan khusus SBY.

Ada juga pengakuan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menuturkan tentang gelontoran uang Rp 30 miliar dan US$ 5 juta ke Kongres Partai Demokrat di Bandung untuk memenangkan Anas Urbaningrum, dan SBY mengetahui hal tersebut. Uang US$ 5 juta yang disebut-sebut pemberian Pertamina tersebut dikatakan Nazaruddin mengalir ke kantong istri presiden.   Dari dua kejadian ini saja, masyarakat tentu akan mempertanyakan apakah LKHPN yang disampaikan SBY kepada KPK adalah laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Hanya presiden yang bisa menjawabnya.

Sinisme dan Azas Hukum Pembuktian Terbalik

Surat pembaca diatas dibuat bukan oleh redaksi surat kabar tersebut atau salah satu wartawannya, tetapi sebuah tulisan yang dibuat salah seorang pembaca. Tetapi dengan dimuatnya tulisan tersebut sebagai sebuah berita, berarti surat kabar atau media massa tersebut sefaham dengan isi tulisan tersebut. Tidak ada rumusan yang matematis yang dapat digunakan mengukur dampak tulisan semacam itu didalam masyarakat, tetapi tentu cukup luas. Secara yuridis kalimat-kalimat dalam tulisan tersebut tidak mudah diangkat dan diformulasikan sebagai fakta, sehingga, sangat sulit tulisan ini digugat secara hukum, seandainya ada diantara ketiga pejabat yang merasa dirugikan nama baiknya, karena sanjungan atau pujian yang disebut oleh penulis, jelas dimaksudkan sebagai sinisme.

Fakta-fakta yang dikutip dan dijadikan dasar tulisan ini memang autentik pernah tersiar dalam hampir semua media massa, tetapi bukan berarti  komentar yang bernuansa syak wasangka, kecurigaan dan insuniasi (pernyataan yang bertnada tuduhan dan fitnah) kearah ketiga pejabat yang kebetulan memang memiliki kekayaan yang besar tersebut menjadi benar.

Kebebasan pers memberikan kemungkinan akan semakin banyaknya tulisan ini dan akibatnya dari wawasan berbangsa dan bernegara jelas tidak menguntungkan, karena dapat melemahkan berbagai sisi ketahanan nasional bangsa Indonesia, yang dipicu tidak adanya lagi kepercayaan rakyat terhadap berbagai lapisan kepemimpinan bangsa dan negara ini.

Dalam konteks analisis wacana media massa, maka issue share (sebaran isu) dan tone share (tendensi berita) yang ingin diciptakan melalui dimuatnya surat pembaca ini adalah mendukung salah satu wacana yang pernah ada sebagai upaya pemberantasan korupsi adalah untuk memberlakukan Azas Hukum Pembuktian Terbalik, sehingga siapapun berkewajiban memberikan penjelasan tentang latar belakang yang lengkap dari semua kekayaan materiil yang dimilikinya dan diketahui oleh umum. Dengan diberlakukannya Azas Hukum Pembuktian Terbalik, maka penjelasan-penjelasan yang bersifat kualitataif, normatif dan prosedural dinilai tidak ada kekuatannya.

*) Penulis adalah pengamat masalah media massa dan Polkam. Tinggal di Jakarta.