Thursday, 27 November 2014 Menyoal Kekayaan Pejabat Negara

Polemik Terhadap Revisi UU MD3

Written byB.R Rajo Nagari
on 26 November 2014
Polemik Terhadap Revisi UU MD3

Tarik menarik kepentingan di parlemen sampai sekarang belum berkesudahan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), walaupun sudah mengarah kepada penyelesaian. Salah satu masalah yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan adalah masalah pembahasan revisi Undang-Undang MD3 ( MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Perlu diketahui, UU MD3 yang baru saja disahkan pada 8 Juli lalu adalah revisi dari UU MD3 Nomor 27 tahun 2009, menjadi Undang-undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Namun, dalam proses pengesahan itu, terjadi pro kontra antar-fraksi di DPR, dimana saat itu, tiga fraksi walk out dari sidang paripurna yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia    Perjuangan (PDI-P), Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

MENGATASI DAMPAK NEGATIF PENAIKAN HARGA BBM

Written byToas H
on 26 November 2014
MENGATASI DAMPAK NEGATIF PENAIKAN HARGA BBM

Keputusan strategis pertama yang dikeluarkan Presiden Jokowi dengan menaikan harga BBM yaitu solar dari Rp 5.500,- per liter menjadi Rp 7.500,-/liter dan premium dari Rp 6.500,-/liter menjadi Rp 8.500,-/liter telah disikapi dengan beragam pro kontra di berbagai daerah di Indonesia, termasuk kalangan politisi ikut “memanaskannya” dengan membuat pernyataan yang sebenarnya “memalukan dirinya sendiri” dengan menyatakan misalnya mengapa pemerintah menaikkan harga BBM disaat harga BBM dunia  mengalami penurunan. Bahkan di sejumlah media social berkembang “sinisme baru” dengan munculnya slogal “salam gigit  jari menggantikan salam tiga jari” dan “salam duaribu”.

E-KTP BERMANFAATKAH?

Written byHerni Susanti
on 26 November 2014
E-KTP  BERMANFAATKAH?

Saat ini, pemerintah pusat terus berupaya menyelesaikan masalah-masalah administrasi kependudukan. Makanya, dengan e-KTP yang nantinya bisa digunakan untuk seluruh NKRI akan mudah mengidentifikasi kebutuhan pengadministrasian kependudukan. Dengan menjadikan e-KTP sebagai dasar pelayanan kesehatan, kependudukan, sosial dan juga layanan kependudukan lain secara online diseluruh NKRI. Dengan adanya e-KTP, masalah-masalah administrasi kependudukan akan selesai dengan sendirinya, seperti pendataan penduduk berbagai golongan, berbagai tingkat kesejahteraan ekonomi maupun sosial juga akan didasarkan pada program e-KTP. Cita-cita baik pemerintahan adalah memiliki data tunggal setiap WNI dan e-KTP adalah salah satu solusi untuk mencapai cita-cita tersebut.

Karhutla Persoalan Besar Bagi Riau

Written byAMRIL JAMBAK
on 26 November 2014
Karhutla Persoalan Besar Bagi Riau

PAKAR gambut Universitas Riau, Dr Haris Gunawan mengharapkan Presiden Joko Widodo bisa "blusukan" ke Riau untuk menyelamatkan potensi lahan gambut demi kepentingan ekonomi jangka panjang.Keinginantersebuttampaknyaterealisasi, karenajikatidakadaaralmelintangdirencanakanPresidenJokowiakanmelakukankunjungankerjake Riau tanggal 26 November 2014, setelah sehari sebelumnya berkunjung ke Bandar Lampung. 

Perlunya Perubahan Tata Kelola Daerah Perbatasan

Written byAMRIL JAMBAK
on 26 November 2014
Perlunya Perubahan Tata Kelola Daerah Perbatasan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan (archipellagic state) dengan 17.508 pulau, yang letaknya secara geografis sangat strategis, karena berada pada posisi silang, yakni diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudera Hindia dan Pasifik. Data yang diperoleh dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan (Balitbang Kemenhan) Republik Indonesia yang ditulis Tri Poetranto, S.Sos, Puslitbang Strahan Balitbang Dephan pada tahun 2011 lalu, pulau-pulau tersebut dihubung oleh laut-laut dan selat-selat di Nusantara yang merupakan laut yurisdiksi nasional sehingga membentuk sebuah negara kepulauan yang panjangnya 5.110 Km dan lebarnya 1.888 Km, luas perairan sekitar 5.877.879 Km2, luas laut teritorial sekitar 297.570 Km2, perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 695.422 Km2, panjang pantai 79.610 Km, yang dua pertiganya adalah laut dan luas daratannya 2.001.044 Km2 (Pussurta TNI, 2001).

MASA DEPAN PARLEMEN: MAU DIBAWA KEMANA?

Written byIda Rusmiati
on 24 November 2014
MASA DEPAN PARLEMEN: MAU DIBAWA KEMANA?

Diawali dengan disetujuinya UU tentang Pilkada yang mengesahkan Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD bukan lagi melalui pemilihan Langsung. Ketegangan di DPR rupanya terus berlanjut saat pemilihan Ketua DPR, proses sidang Paripurna yang seperti suasana pasar, penuh dengan interupsi dimana anggota saling berdiri mendekati meja pimpinan, karena pimpinan sidang dianggap tidak peduli dan melanjutkan sidang. Sidang Paripurna pun berakhir dengan ditetapkannya Pimpinan DPR walaupun ditandai dengan walkout anggota Dewan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Berbeda dengan suasana pemilihan Pimpinan MPR walaupun terjadi ketegangan namun tidak seriuh pada saat sidang paripurna pemilihan Pimpinan DPR. Hal tersebut tentunya menyenangkan bagi rakyat, DPR akan segera bekerja dan tidak lagi berebut kekuasaan.

Sebuah surat kabar harian yang terbit sore di Jakarta pada 9 September 2013 memuat surat pembaca yang ditulis salah seorang pembacanya berjudul “Kekayaan Panglima TNI, Sekjen ESDM dan Presiden SBY”

yang intinya mempertanyakan asal usul kekayaan para pejabat negara. Dipublikasikannya surat pembaca ini mengindikasikan adanya tone share (tendensi berita) yang dikhawatirkan dapat menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.

Intisari informasi yang ditulis dalam surat pembaca tersebut adalah Jenderal TNI Moeldoko menduduki jabatan baru sebagai Panglima TNI setelah mendapat persetujuan dari DPR. Ia merupakan calon tunggal yang diajukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pergantian kali ini dilakukan menjelang Pemilu 2014. Masyarakat dibuat kaget dengan harta kekayaan Moeldoko yang mencapai Rp 36 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 25 April 2012 yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Moeldoko mengatakan harta kekayaannya sebagian terbesar diperoleh dari hibah dan warisan. KPK tidak saja dituntut hanya menampung atau mencatat laporan yang disampaikan oleh para penyelenggara negara atau pejabat publik, tapi juga bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain seperti penegak hukum, LSM, atau anggota masyarakat lain untuk mengecek keterangan yang disampaikan para penyelenggara negara. Namun yang patut dihargai: Moeldoko berani mengakui bahwa harta kekayaannya ternyata melebihi Presiden Yudhoyono yang pada 23 November 2009 mengaku memiliki harta kekayaan sebesar Rp 7,6 miliar berdasarkan laporannya ke KPK.

Sementara itu, KPK menemukan uang sebesar US$ 200.000 atau lebih dari Rp 2,1 miliar di ruangan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Waryono Karyo. Publik makin takjub setelah KPK menyatakan bahwa harta kekayaan Waryono Karyo per Juni 2011 yang dilaporkan ke KPK mencapai Rp 41,9 miliar. Jumlah ini merupakan nilai fantastis jika dibandingkan harta kekayaan Presiden SBY. Tentu muncul pertanyaan nakal, apa benar Presiden SBY yang merupakan pejabat tertinggi di republik ini memiliki harta kekayaan yang jauh di bawah para anak buahnya?  

Masih menurut surat pembaca tersebut, kalau memang keterangan presiden benar, tentu tak ada salahnya jika bangsa Indonesia suatu hari, setelah tak lagi berkuasa, memberikan penghargaan pada SBY sebagai presiden paling bersih setelah era Soeharto yang notabene merupakan Presiden RI paling korup. Rakyat pasti kagum atas integritas SBY selaku pejabat publik karena dalam dua kali periode atau 10 tahun berkuasa, harta kekayaannya tidak melebihi Rp 10 miliar.

Berbagai berita di media massa melaporkan banyak pejabat memiliki harta kekayaan yang tidak wajar dan penuh misteri bagaimana memperolehnya sehingga langkah nyata presiden selaku penglima yang memerangi korupsilah yang ditunggu masyarakat. Masyarakat juga mendengar kabar di berbagai media massa mengenai kedekatan presiden dengan pengusaha Sengman Tjahja, yang dalam temuan KPK, menyetor  uang Rp 40 miliar sebagai suap kuota impor daging sapi. Adalah Ridwan Hakim, anak Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) KH Hilmi Aminuddin, yang dalam persidangan kasus suap impor daging di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menyebut Sengman sebagai utusan khusus SBY.

Ada juga pengakuan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menuturkan tentang gelontoran uang Rp 30 miliar dan US$ 5 juta ke Kongres Partai Demokrat di Bandung untuk memenangkan Anas Urbaningrum, dan SBY mengetahui hal tersebut. Uang US$ 5 juta yang disebut-sebut pemberian Pertamina tersebut dikatakan Nazaruddin mengalir ke kantong istri presiden.   Dari dua kejadian ini saja, masyarakat tentu akan mempertanyakan apakah LKHPN yang disampaikan SBY kepada KPK adalah laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Hanya presiden yang bisa menjawabnya.

Sinisme dan Azas Hukum Pembuktian Terbalik

Surat pembaca diatas dibuat bukan oleh redaksi surat kabar tersebut atau salah satu wartawannya, tetapi sebuah tulisan yang dibuat salah seorang pembaca. Tetapi dengan dimuatnya tulisan tersebut sebagai sebuah berita, berarti surat kabar atau media massa tersebut sefaham dengan isi tulisan tersebut. Tidak ada rumusan yang matematis yang dapat digunakan mengukur dampak tulisan semacam itu didalam masyarakat, tetapi tentu cukup luas. Secara yuridis kalimat-kalimat dalam tulisan tersebut tidak mudah diangkat dan diformulasikan sebagai fakta, sehingga, sangat sulit tulisan ini digugat secara hukum, seandainya ada diantara ketiga pejabat yang merasa dirugikan nama baiknya, karena sanjungan atau pujian yang disebut oleh penulis, jelas dimaksudkan sebagai sinisme.

Fakta-fakta yang dikutip dan dijadikan dasar tulisan ini memang autentik pernah tersiar dalam hampir semua media massa, tetapi bukan berarti  komentar yang bernuansa syak wasangka, kecurigaan dan insuniasi (pernyataan yang bertnada tuduhan dan fitnah) kearah ketiga pejabat yang kebetulan memang memiliki kekayaan yang besar tersebut menjadi benar.

Kebebasan pers memberikan kemungkinan akan semakin banyaknya tulisan ini dan akibatnya dari wawasan berbangsa dan bernegara jelas tidak menguntungkan, karena dapat melemahkan berbagai sisi ketahanan nasional bangsa Indonesia, yang dipicu tidak adanya lagi kepercayaan rakyat terhadap berbagai lapisan kepemimpinan bangsa dan negara ini.

Dalam konteks analisis wacana media massa, maka issue share (sebaran isu) dan tone share (tendensi berita) yang ingin diciptakan melalui dimuatnya surat pembaca ini adalah mendukung salah satu wacana yang pernah ada sebagai upaya pemberantasan korupsi adalah untuk memberlakukan Azas Hukum Pembuktian Terbalik, sehingga siapapun berkewajiban memberikan penjelasan tentang latar belakang yang lengkap dari semua kekayaan materiil yang dimilikinya dan diketahui oleh umum. Dengan diberlakukannya Azas Hukum Pembuktian Terbalik, maka penjelasan-penjelasan yang bersifat kualitataif, normatif dan prosedural dinilai tidak ada kekuatannya.

*) Penulis adalah pengamat masalah media massa dan Polkam. Tinggal di Jakarta.

 

We have 82 guests and no members online